Semarnews.com || Semarang – Pemilihan Presiden yang akan digelar di tahun 2019 menarik beberapa elemen masyarakat untuk memperbincangkan hal tersebut. Salah satunya Dr Drs Budiyanto SH MHum, seusai menjadi salah satu narasumber di sebuah stasiun televisi swasta terkemuka di Kota Semarang menyatakan keberhasilan dalam Pilpres menjadi indikator penting dalam mengangkat derajat perpolitikan tanah air, semalam (29/08)
“Pilpres bermartabat tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip kebangsaan,” kata Budiyanto saat dimintai keterangan persnya, “bebas dari money politic’s, black campaign, dan intimidasi menjadi beberapa indikator penting yang selama ini masih belum atau kurang maksimal pencapaiannya,” lanjutnya.
Menurutnya, pendidikan politik semestinya dilakukan oleh semua pihak agar kualitas demokrasi di tanah air ini terus meningkat. Pasangan Capres-Cawapres, Juru Kampanye, Tim Sukses, maupun para relawan politik yang mendukung kegiatan kampanye dengan program-program, kreatifitas yang mendukung. Utamanya, tentang tataran upaya untuk merealisasikan program tersebut. Dia berharap adanya adu kreatifitas, adu program berlangsung dengan sportif seperti para Jawara Asian Game’s.
Dikatakan bahwa perubahan pemilihan dari keterwakilan anggota dewan menjadi langsung oleh rakyat semestinya didukung dengan pendidikan politik yang baik. Masyarakat harus tercerdaskan oleh para mereka yang akan maju dalam Pemilu. Sebab, perubahan teknis pemilhan langsung oleh rakyat dimaksudkan untuk menempatkan sebagai penguasa. Di sinilah pentingnya kita berbicara di mana kekuasaan sebagai puncak dari tujuan politik.
“Apakah untuk semena-mena atau untuk kesejahteraan rakyat?,” kata pria yang saat ini menjabat ketua DPP Ika Unnes ini, “berkuasa dalam hal menentukan pilihan itu bukanlah suatu hal yang sederhana, tapi menyangkut nasib maju atau mundurnya bangsa dan keutuhan Negara ini,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah yang dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga harus tegas memberikan pencerahan tentang demokrasi bukanlah sekedar bermain, “Ini menyangkut nasib bangsa,” ulangnya menegaskan, “KPU dan Bawaslu harus profesional,” sambungnya, “Mereka harus menegaskan diri sebagai satu-satunya acuan yang valid dalam penyelenggaraan Pemilu,” jawabnya saat dimintai pendapat tentang lembaga survey.
Menurut Pria yang juga menjabat sebagai Ketua FKPT Jateng ini bahwa lembaga survey sering kali memunculkan selisih dari hitung manual. Hal ini perlu ditegaskan oleh semua pihak tentang kejelasan bahwa teknik sampling random (pemilihan contoh secara acak) oleh lembaga survey sedangkan penghitungan hasil manual KPU adalah hasil keseluruhan. Hal ini penting ditekankan agar tidak menjadi opini liar di masyarakat. (HQ)
————— 