Media Jendela Dunia – Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini

Persoalan Pertanahan Jadi Isu Strategis Pemerintahan dan DPR

Anggota Komisi II DPR RI berfoto bersama dengan pejabat BPN Jateng saat berkunjung di Kanwil BPN Jateng, Jalan Ki Mangunsarkoro Semarang, Rabu (23/11).
Anggota Komisi II DPR RI berfoto bersama dengan pejabat BPN Jateng saat berkunjung di Kanwil BPN Jateng, Jalan Ki Mangunsarkoro Semarang, Rabu (23/11).

SEMARANG, SemarNews.com – Anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nesional (BPN) Jateng.

Pada kesempatan rombongan anggota Komisi II DPR RI diterima langsung Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama.

Alternative Text

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Riyanta mengatakan persoalan pertanahan atau agraria menjadi isu strategis yang telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR RI.

Menurut Riyanta, PDI Perjuangan melalui perintah dari Ketum Megawati Soekarno Putri dan rekomendasi Rakernas DPP menyatakan bahwa beberapa program reforma agraria harus dilaksanakan, di antaranya program redistribusi tanah untuk masyarakat seluas 1 juta hektar.

Kemudian program persertifikatan semua bidang tanah melalui program PTSL dan penyelesaian sengketa pertanahan, konflik pertanahan, mafia pertanahan untuk dituntaskan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

“Prinsipnya bagaimana tanah ini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia,” kata Riyanta, Rabu 23 November 2022.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

Hal ini sesuai idiologi partai PDI Perjuangan, di mana di dalam Perpres itu telah mengakomodir penyelesaian pertanahan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai anggota DPR RI dan Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus dan Ketua Gerakan Anti Mafia Tanah, Riyanta menyatakan:

Pertama, dalam penyelesaian konflik, sengketa, mafia tana, pemerintah harus tegas dan keras sesuai UU. Negara jangan sampai kalah dengan mafia.

Kedua, prioritaskan pelayanan pertanahan kepada masyarakat agar lebih sejahtera.

Ketiga, segera bentuk UU masyarakat adat dan beri pengakuan bahwa masyarakat hukum adat dalam hukum nasional.

Keempat, jadikan warkah atau alas hak merupakan dokumen publik yang boleh diakses publik dan cabut PRPN 51 Tahun 1961.

Kelima, buat peraturan mengenai kewajiban bagi pemilik tanah untuk memberi jalan bagi pemilik tanah di belakang.

Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama menyambut baik kunjungan anggota Komisi II DPR RI di Kantor BPN Jawa Tengah.

Menurutnya kehadiran anggota Komisi II DPR RI tersebut sesuai dengan tugas legislasi, tugas anggaran serta tugas pengawasan.

“Terkait tugas anggaran dan pengawasan ada keterkaitan dengan tugas di kantor BPN Jawa Tengah,” katanya.

Menurutnya BPN Jawa Tengah telah memiliki capaian yang cukup signifikan terkait pelayanan pertanahan.

Namun diakuinya masih ada beberapa hal beberapa kantor yang harus terus didorong terus karena tahun anggaran akan segera berakhir.

“Ada beberapa saran, masukan yang kami terima. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dengan sejumlah permasalahan yang belum bisa kami jawab secara tuntas karena keterbatasan waktu yang ada. Nanti akan kami sampaikan secara tertulis,” katanya. (HW-)

Alternative Text
Alternative Text

Tinggalkan Balasan